Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang macam-macam kesengajaan. Kesengajaan (opzet/dolus) dalam Hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari schuld (kesalahan). Dalam Memorie van Toelichting kesengajaan diartikan sebagai willens en weten (menghendaki dan mengetahui). Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal berbagai macam kesengajaan :

Demikian sedikit penjabaran saya mengenai Macam-Macam Kesengajaan dalam Hukum Pidana, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya dan saya menerima kritik saran dan masukan dari kawan-kawan pembaca.

Hai sobat pembaca, kali ini saya akan membahas tentang teori Inkauf Nehmen. 

Teori Inkauf Nehmen atau yang lebih dikenal dengan teori apa boleh buat adalah teori mengenai dolus eventualis. Menurut teori ini, dalam suatu perbuatan pidana diketahui sesungguhnya ada kemungkinan akibat permbuatan pidana tersebut yang tidak dikehendaki atau bahkan dibenci. Akan tetapi, meskipun demikian, untuk mencapai hal yang pelaku kehendaki, resiko timbulnya akibat tersebut apa boleh buat, hal itu diterima juga.

Sangat sulit untuk menentukan bagaimana sikap batin si pelaku pada saat berbuat, oleh sebab itu sikap bati tersebut harus disimpulkan dari keadaan lain. Dengan demikian dalam banyak hal hakim harus mengobjektifkan adanya kesengajaan tersebut.

Demikian sedikit penjabaran saya mengenai Teori Inkauf Nehmen, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya dan saya menerima kritik saran dan masukan dari kawan-kawan pembaca.

Asas ini menegaskan bahwa peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap WNI diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana. Jadi hukum pidana Indonesia mengikuti setiap WNI kapan saja. Mengingat bahwa locus delicti berada di luar wilayah Indonesia, maka tindak pidana yang dikuasai oleh asas nasional aktif bersifat terbatas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 KUHP.

Ada dua golongan tindak pidana :

Tindak pidana pada golongan 1 ditentukan secara tegas mengingat bahwa tindak pidana itu tidak selalu diancam dengan pidana di negara lain. Sedangkan golongan 2 adalah umum, dengan batasan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana baik di Indonesia maupun di negara locus delicti. 

Sumber Gambar : http://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2018/02/21/kasus-korupsi-kuota-haji-kantor-kemenag-kabupaten-sukabumi-akhirnya-sp3-ini-alasannya/

Yang menjadi pokok dalam asas teritorial adalah tentang wilayah dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang pidana. Tolak pikir untuk menerapkan asas teritorial adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib memelihara sendiri ketertiban hukum di wilayahnya. 

Asas ini ada pada pasal 2 KUHP yang berbunyi : “aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. asas ini mengatur berlakunya ketentuan pidana  di dalam wilayah dimana suatu tindak pidana dilakukan. Yang diutamakan dalam asas wilayah ini ialah wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan, tanpa melihat kepada kewarganegaraan pelaku tindak pidana itu. Hal itu tersimpul dari kata “setiap orang”. Jadi siapa saja yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia dapat diterapkan ketentuan pidana Indonesia.

Asas teritorial ini diperluas dalam Pasal 3 KUHP dengan menganggap “perahu Indonesia” sebagai wilayah Indonesia. penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95 KUHP.

Dalam RKUHP, asas ini diperluas berlakunya dalam Pasal 4 Rancangan KUHP yang menganggap kendaraan air, pesawat udara dan pesawat luar angkasa sebagai wilayah Indonesia. demikian pula berlaku secara mutatis mutandis UU No. 4 Tahun 1976.  “pesawat udara Indonesia” yang dimaksud bukan hanya pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia, tetapi juga pesawat asing yang disewa oleh orang, lembaga atau pemerintah Indonesia untuk waktu lama tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Maksud dari perumusan pasal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila dilakukan tindak pidana dalam pesawat udara yang demikian itu, maka sebagian dari saksi awak pesawat adalah WNI. Hal demikian akan memudahkan pelaksanaan peradilan mengenai tindak pidana tersebut. Dengan “pesawat luar angkasa” dimaksudkan pula laboratorium ruang angkasa dan sejenisnya.

Sumber Gambar : http://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-hukum-pajak-menurut-para-ahli-beserta-fungsinya/

    Dilihat dari cara perumusannya, maka delik dibedakan antara delik formil dan delik materiil. Pada Delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tidak memperhatikan akibat dari tindakan itu, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya pasal 160 KUHP (penghasutan), pasal 156 KUHP (penghinaan terhadap suatu golongan rakyat), Pasal 362 KUHP (pencurian).

    Pada Delik materiil, selain perbuatan yang dilarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena perbuatan tersebut, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya (voltooid), misalnya Pasal 187 KUHP (pembakaran), Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 378 (penipuan), dll.

Pembedaan antara delik materiil dengan delik formil ini penting sehubungan dengan ajaran-ajaran locus delicti dan tempos delicti, percobaan, penyertaan dan kadaluwarsa.

   Dilihat dari cara melakukannya, delik (tindak pidana) dapat terjadi karena melakukan sesuatu tindakan yang dilarang (commissie delict) atau tidak melakukan suatu tindakan yng diharuskan oleh undang-undang (omissa delict) atau campuran dari keduanya (commissionis per omissionem commissa).

    Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang undang-undang. Delik ini dilakukan dengan aktif, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), dsb.  

   Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan. Misalnya delik yang dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP (tidak segera melaporkan adanya suatu pemufakatan jahat yang diketahuinya), Pasal 224 KUHP (tidak memenuhi panggilan sebagai saksi ahli atau juru bahasa), Pasal 531 KUHP (tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan).

   Delik commissionis per omissionem Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak member makan pada anak itu.

        Dilihat dari sudut hak penguasa untuk membuat garis-garis hukum, maka dapat dibedakan antara hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan mengenai bagaimana cara pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah hukum tertentu, artinya semua warga negara dan daerah hukum tersebut wajib menaati peraturan pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana subyektif (ius puniendi) adalah hak dari negara atau alat perlengkapan negara untuk mengenakan suatu pidana terhadap perbuatan tertentu sebagaimana telah digariskan dalam hukum pidana objektif, untuk mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan. 

       Dilihat dari segi isinya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana matreriil berbicara masalah norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang menbatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

       Hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara pidana yaitu seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan perbedaan atara hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif, maka hukum pidana materiil dan hukum pidana formil kedua-duanya termasuk dalam hukum pidana dalam arti yang obyektif.

Cara merumuskan norma dalam hukum pidana ada tiga, yaitu:

Cara merumuskan sanksi pada umumnya ada dua, yaitu :

referensi : E.Y Kanater dan  S.R Sianturi; 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta hal 32

Pasal 1 ayat (3) KUHP Korea, berbunyi :

“Where a statue is changed after a sentence imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted.”

Pasal 2 ayat (1) KUHP Polandia, berbunyi :

“If at the time of adjudication the law in force is other than in force at the time of the commision of the offence, the new shall apply, however, the former law should be applied if it more lenient in the prepetrator.”

A. PRINSIP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Sebelum memasuki seluk beluk pemeriksaan sidang ada baiknya di pahami prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani. Prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, bukan hanya ditunjukan landasan bagi aparat tapi juga penting diketahui dan didasari terdakwa.

1.Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum

semua persidangan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum” setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, harap hadir memasuki ruangan sidang pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Tentu ada pengecualian, dalam pasal 153 ayat 3, tempat dimana tercantum prinsip ini, menyebut pengecualian, dalam

pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwanya anak-anak, sidang di lakukan dengan “pintu tertutup”, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 40, pelangaran atas prinsip ini, negakibatkan. “ batalnya putusan” demi hukum.

a. Hadirin Harus Bersikap Hornat

Mereka harus sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Barang siapa yang menunjukan sikap tidak hormat serta tidak tertib dalam ruangan sidang ketua sidang dapat memerintahkan orang yang bersangkutan di keluarkan dari ruangan sidang. Perintah mengeluarkan ini dapat dilakukan ketua sidang setelah yang bersangkutan “diperingati” lebih dulu, namun tetap tidak diindahkannya (pasal 218 ayat 2).

Seandainya sifat pelangaran tata tertib yang dilakukan oleh salah seorang pengunjung merupakan tindak pidana, hal itu tidak mengurangi kemungkinan terhadapnya dilakukan penuntutan ( pasal 218 ayat 3 ).

b. Larangan Membawa Senjata Api

dalam pasal 219 di tegaskan, guna menjamin keselamatan terhadap manusia yang berada dlam ruangan sidang, setiap pengunjung sidang “dilarang” membawa senjata

api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan kemanan sidang. Larangan ini berlaku terhadap siapa pun tanpa keculai. Bagi mereka yang membawa alat atau benda-benda larangan “wajib” menitipkan di tempat yang kusus di sediakan untuk itu.

c. Harus Hadir Sebelum Hakim Memasuki Ruang Sidang

ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi pengunjung sidang, tetapi berlaku bagi panitera, penuntut umum, penasehat hukum sebagai mana di jelaskan dalam pasal 232:

o Sebelum sidang di mulai, panitera, penunutut umum, penasehat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruangan sidang.

o Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk hormat.

o Selama sidang berlangsung , setiap orang yang keluar masuk ruangan sidang, diwajibkan memberi hormat

Hal ini yang perlu diingat sehubungan dengan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum adalah yang yang berkenaan dengan pasal 153 ayat 5 beserta penjalasannya.

2. Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan

Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pmeriksaan acara singkat. Tanapa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya pasal 154 mengatur , bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara

tidak dapat dilakukan .

Tata cara tersebut dimulai dari:

o Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk kedalam ruangan sidang

o Jika terdakwa dalam pada sidang yang telah ditetapkan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. Dalam penelitian, ketidak hadiran terdakwa bias terjadi dua kemungkinan:

a. Terdakwa Dipanggil “Secara Tidak Sah”

Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, ketua menunda persidangan dan memerintahkan penunutut umum supaya memangil terdakwa sekali lagi untuk hadir hari sidang berikutnya.

b. Terdakwa Sudah Di Panggil “Secara Sah”

Dalam hal ini, sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah, namun ia tidak dating menghadiri persidangan “tanpa alasan yang sah”, menurut ketentuan pasal 157 ayat 4

dan 6,.

Bagai mana jika dalam suatu perkara , terdakwanya terdiri dari beberapa orang pada hari sidang yang ditentukan , terdakwa tidak dapat semuanya hadir. Apakah sidang

dilangsungan, dan bagaimana dengan halnya dengan terdakwa yang tidak hadir,Masalah ini di autur dalam pasal 154 ayat 5 yang memberi ketentuan.

3. Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan

Ini diatur dalam pasal 217 yang mmenegaskan hakim ketua sidang brtindak memimpin jalannya pemeriksaan pesidangan,, dan memelihara tata tertib persidangan prinsip ini sesuai dengan system pembuktian yang dianut undang- undang, yakni system pebuktian undang-undang secara negative. Mewajibkan hakim mencari kebenaran hakiki di dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdsarkan batas

minimum pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah.

4. Pemeriksaan Secara Langsung Dengan Lisan

Pasal 153 ayat 2 huruf a.

Ayat 1 “ Pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 pengadilan bersidang

Ayat 2 a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan

secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa atau saksi. b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas

Ayat 3 “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam memberikan jawaban secara tidak bebas”.

Ayat 4 “tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”

5. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas

Sesuai dengan pasal 153 ayat 2 huruf b, pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi “dilakukan dengan tegas”.terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi tidak boleh dilakukan “penekanan atau ancaman” yang bias menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Bahkan pertanyaan yang “bersifat menjerat” tidak boleh diajukan baik

terhadap terdakwa maupun terhadap saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 166 KUHAP

6. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengarkan Keterangan Saksi

Dalam pasal 160 ayat 1 huruf b yang menegaskan “pertama-tama di dengar keterangannya adalh korban yang menjadi saksi”. Untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keteranagan saksi dari terdakwa, pasal ini di hubungkan dengan pasal 184 ayat 1 yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan yang pertama. Sedangkan urutan alat bukti keterangan terdakwa di tempatkan pada urutan yang terakhir.

B. TERDAKWA TIDAK HADIR DALAM SIDANG

1. Surat panggilan belum sah

Apa bila terdakwa tidak hadir pada hari dan tanggal sidang ynang ditentukan, ketua majelis harus meneliti terlebih dahulu apakah panggila yang di lakukan penuntu umum sah atau tidak. Jika panggilan belum sah sesuai dengan ketenutuan pasal 145 dan 146 KUHAP, ketua majelis bertindak:

o Persidangan ditunda dan mundurkan pada tanggal dan hari berikutya

o Penundaan dan pemunduran sidang di barengi dengan “perintah” ketua majelis kepada penuntut umum untuk memenggil terdakwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya

.

2.Menghadirkan terdakwa secara paksa

Apa bila surat panggilan telah dilakukan dengan sah , namun terdakwa tidak hadir pada tanggal hari sidang yang ditentukan, tindakan yang dapat diambil ketua majelis tergantung dari factor keadaan atau sifat ketidak hadiran itu.

a. Ketidak Hadiran Tanpa Alasan Yang Sah

Dalam hal ini mungkin terdakwa berhalangan karena sakit yang kuatkan dengan surat keterangan dokter, atau terdakwa ditimpa musibah yang kuatkan oleh surat keterangan lurah dan sebagainnya tindakan yang dapat diambil oleh hakim:

o Sidang harus ditunda dan dimundurkan pada tanggal hari sidang berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut oleh KUHAPyang melarang pemeriksaan diluar hadirnya terdakwa, tidak boleh dilakukan proses pemeriksaan secara in absentia.

o Ketua majelis memerintahkan penunutu umum untuk memanggil terdakwa seklai lagi

o Jika pada pemanggilan pada kedua terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah:

1. Ketua majelis menunda dan mengudur tanggal hari persidangan pada persidangan berikutnya.

2. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya

b. Ketidak Hadiran Terdakwa Karena Alasan Yang Sah

Dalam hal panggilan telah dilakukan dengan sah, namun terdakwa “tidak datang” menghadiri pemeriksaan persidangan, tetapi atas alasan yang sah ketidak hadiran

terdakwadiberitahukan terdakwa pada penuntut umum maupun kepada pengadilan atau ketua majelis yang bersangkuta. Dalam pemberitahuan terdakwa mengemukakan

alasan yang, menyebabkan dia tak dapat hadir pada pemeriksaaan persidangan memberitahukan ketidak hadiranya itu dapat dilakukan terdakwa surat atau dengan kuasa hukum secara lisan. Agar alasan itu lebih menyakinkan hakim, sebaiknya diperkuat oleh keterangan instansi yang berwenang, misalnya surat keterangan dokter yang menjelaskan terdakwa sakit atau dalam perawatan. Namun alasan apapun yang terdakwa kemukan, tergantung dari pertimbagan hakim untuk sah atau tidak sahnya.

3. Terdakwa Tediri Dari Beberapa Orang

Jika terdakwantya lebih dari satu orang pada hari sidang ditentukan , tidak semua hadir, yang hanya satu orang atau dua orang. Sedangkan yang empatnya lagi tidak hadir. Dalam peristiwa ini, hakim dapat menempuh ketentuan yang yang digariskan pasal 154 ayat 5 ketentuan tidakj memaksa, tapi berupa altenatif. Terserah kepada hakim.

4. Pencatatan Laporan Panggilan Dalam Berita Acara

Untuk melengkapi pembahasan ketidakhadiran terdakwa menghadap pada tanggal hari persidangan yang telah ditentukan, perlu diperhatikan ketentuan pasal 154 ayat 7 yang menyangkut tugas dan kewajiban panitera yang mendampingi untuk mencatat dalam beruta acara persidangan mengenai laporan penuntut umum tentang pelaksanaan perintah pemanggilan yaitu:

o Dalam hal pemanggilan belum sah, panitera harus mencatat dalam beriat acara perintah hakim pada penunutu umum untuk memanggil terdakwa pada sidang berikutnya

o Demikian juga dalam ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah, dan ketidak hadiran yang tidak itu sudah dua kali maka jika dalam peristiwa ini hakim mengeliarkan perintah kepada penuntut umum agar terdakwa dihadirkan dengan paksa, panitera mencatat perintah tersebut dalam berita acara.

C. PROSES PEMERIKSAAN SIDANG

Proses persidangan ini di atur dalam BAB XVI untuk melihat pemeriksaan di sidang pengadilan, mulai dari awal sampai kepada putusan.

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan “ terbuka untuk umum, seperti yang ditegaskan pasal 153 ayat 3 dan 4.

Setelah hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua memeriksa “identitas” terdakwa . pemerikasaan identitas dilakukan dengan jalan

menanya terdakwa mengenai:

o Nama lengkap

o Tempat lahir

o Umur atau tanggal lahir

o Jenis kelamin

o Kebangsaan tempat tinggal

o Agama

o Pekerjaan

pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan memastikan dan menyakinkan persidangan

memang terdakwalah yang di maksud dalam surat dakwaan kepadanya.

2. Memperingatkan Terdakwa

Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban ketua sidang sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan .

Persidangan ini tidak lebih dari nasehat dan anjuran namun demikian sebaiknya hakim tidak hanya memperingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saja, tetapi perlu memperingatlkan terdakwa agar bersikap tenang, jangan takut dan jangan ragu- ragu mengemukakan suatu yang di anggapnya penting untuk

perlu pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwasuatu yang di anggapnya penting.

3. Pembacaan Surat Dakwaan

Selanjutnya “pembacaan surat dakwaan”. Ketua sidang memerintahkan penunutu umum untuk membacakan surat dakwaan.

4. menanyakan isi surat dakwaan

Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan , hakim harus betanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi surat dakwaan, kalau terdakwa

belum mengerti, menurut ketentuan pasal 155 ayat 2 huruf b, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk “ memberi penjelasan” lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas di pahami terdakwa

5. Hak Untuk Mengajukan Eksepsi

Pengertian eksepsi atau exception

o Tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujuki terhadap “materi pokok” surat dakwaan.

o Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada surat dakwaan.

Dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP didefenisi eksepsi tidak di rumuskan secara jelas.

Saat mengajukan eksepsi

Jika diperhatikan pasal 156 ayat 1 pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan yang “formal” oleh terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Klasifikasi eksepsi

Pasal 156 ayat 1 menyebutkan berbagai jenis keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya. Namun dalam eksepsi yang dikemukakan dalam uraian ini tidak terbatas pada bentuk atau jenis eksepsi yang di sebutkan dalam pasal 156

a. Eksepsi Kewenangan Mengadili

1. Tidak berwenang secara absolute munculnya pesoalan kewenangan absolute mengadili, sebagai akibat pasal 10 undang- undang No. 14/1970 yang telah menetapkan dan membagi yuridis substantive.

2. Tidak berwenang secara secara relative di sebut kewengan relative mengadili perkara di dsarkan pada factor “daerah hukum” atau “wilayah hukum”

b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur

Eksepsi lain yang tidak disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP, tetapi ditemukan dalam ketentuan perundang- undangan lain, antara lain dalam KUHAP adalah eksepsi yang menyatakan “kewenangan” penunutut umum untuk menuntut “hapus” atau

gugur.

Putusan bersifat final

 Terhadap putusan ini, bentuk putusan yang di jatuhkan pengadilan adalah putusan akhir, bukan putusan sela. Terbuka upaya banding dan kasasi . apabila suatu telah berkekuatan tetap, langsung final dan mengikat, tidak bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya.

Perlu diingat, tanpa ada eksepsi pun apa bila persidangan menemukan factor nebi in idem atau kadaluarsa dalam perkara yang diperiksa. Hakim harus menjadikan

sebagai dasar putusan dengan amar mnyatakan kewenangan menuntut hapus atau gugur

6. Pembuktian Atau Pemeriksaan Alat-Alat Bukti

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apa bila hasil penelitian dengan alat-alat bukti seperti yang di tentukanoleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada, maka

terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Tentang pembuktian ini diatur dalam pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.”

Pasal 184 KUHAP

Ayat 1 alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Ayat 2 “ayat semacam ini sudah diketahui tidak perlu di buktikan”

7. Penuntutan Oleh Penuntut Umum

Penuntutan di kenal juga dengan istilah reqiuitoir adalah langkah yang seharusnya diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu

perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian. Setelah pemerikasan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pasal 182 KUHAP

Ayat 2 “jika acara tersebut pada ayat 1 telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaaan di nyatakan tertutup dengan ketentuan dapat membuka sekali

lagi, baikj atas kewenangan hakim ketuasidang karena jabatanya, maupun atas permnintaaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasanya.

8. Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum

Setelah penuntutan dilakukan penunutut umum, kemudian kepada terdakwa atau penasehat hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi di atur dalam pasal 182 KUHAP

Ayat 1 b. “selanjutnya terdakwa atas penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat jawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir.”