Feel in Bali

Tuesday, September 12, 2017

September 12, 2017

Perbandingan Asas Non Retroaktif Dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Negara Asing (2 Negara Asing)

Perbandingan Asas Non Retroaktif Dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Negara Asing (2 Negara Asing)
Sumber Gambar: http://hukum.zone.id/2017/01/pembagian-hukum-pidana.html

Asas non-retroaktif dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1): “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Penjelasan pasal ini biasanya juga disebut asas legalitas. Penjelasan pasal ini intinya menjelaskan ketika ada suatu perbuatan yang perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang yang berlaku atau yang telah ada di Indonesia, maka atas perbuatannya orang tersebut tidak dapat di pidana.
Dalam pasal Pasal 1 ayat (2) KUHP merumuskan, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”Dengan adanya ayat ke 2 ini menjadi suatu masalah yang sangat sering diperdebatkan. Adanya ketidaksamaan tujuan atau tidak seimbangnya maksud dan tujuan dari pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), dalam pasal 1 menekankan bahwa tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbutan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Namun ayat 2 dapat diartikan atau ditafsirkan bahwa perubahan suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan ketika perbuatan telah dilakukan dan perbuatan tersbut tetap dipidana dengan aturan yang baru maka hal tersebut dapat dikatakan mengandung asas retroktif. Sehingga ketentuan ini dapat menjadi suatu pengecualian keberlakuan asas non retroaktif di Indonesia.
Asas retroaktif boleh digunakan jika memenuhi empat syarat kumulatif:
(1) kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya;
(2) peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional;
(3) peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan permanen; dan
(4) keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.
Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai asas retroaktif ini diatur dalam Penjelasan Pasal 4, Pasal 18 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 (khusus yang berkaitan dengan hukum pidana) dan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2003.
ASAS NON RETROAKTIF KOREA
Pasal 1 ayat (3) KUHP Korea, berbunyi :
“Where a statue is changed after a sentence imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted.”

Pasal tersebut merupakan penerapan asas Legalitas dalam hukum Pidana, dimana perubahan undang-undang diterapkan setelah adanya putusan Pengadilan yang bersifat incrahct (berkekuatan hukum tetap). Jika pada undang-undang yang baru perbuatan yang telah dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana, maka pelaksanaan pidana itu dihapuskan. Artinya, ketika seseorang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang kemudian diputus bersalah dalam pengadilan (lalu menjalani masa hukuman), kemudian keluar undang-undang baru yang menyebutkan bahwa perbuatan orang tersebut bukanlah sebuah tindak pidana, maka masa hukuman dapat dibatalkan (dibebaskan dari masa hukuman). Kelmahan dalam ketentuan ini adalah tidak terjaminnya rasa keadilan terhadap orang yang dirugikan dalam perbuatan pidana tersebut ketika adanya perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
ASAS NON RETROAKTIF POLANDIA
Pasal 2 ayat (1) KUHP Polandia, berbunyi :
“If at the time of adjudication the law in force is other than in force at the time of the commision of the offence, the new shall apply, however, the former law should be applied if it more lenient in the prepetrator.”
“apabila pada saat keputusan pengadilan, undang-undang yang berlaku adalah lain daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, maka undang-undang baru akan diterapkan, akan tetapi undang-undang terdahulu/lama harus diterapkan, apabila lebih ringan bagi pelaku. Pasal tersebut kemudian dilanjutkan dengan batasan mengenai undang-undang yang baru.”
Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang 2 hal yaitu :
a. Undang-undang baru tetap menyatakan perbuatan yang diatur oleh Undang-undang lama sebagai perbuatan yang dapat dipidana( tetap merupakan tindak pidana).akan tetapi Undang-undang lama memiliki hukuman yang lebih ringan.
b. Pidana menurut undang-undang lama dinyatakan tidak berlaku ( dihapus ) diganti dengan undang-undang yang baru.
Dalam ayat (2) dikatakan bahwa : “If according to the law the act referred to in a sentence is no longer prohibited under threat of penalty, the sentence shall be expunged by operation of law.”Ayat (2) tersebut mengandung pengertian bahwa apabila menurut undang-undang yang baru, perbuatan yang ditunjuk/diancam pidana itu tidak lagi dilarang dengan ancaman pidana, pemidanaan itu akan dihapuskan dengan berlakunya undang-undang.

Tuesday, September 5, 2017

September 05, 2017

Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya

Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya
Sumber Gambar: http://wartakota.tribunnews.com/2014/09/01/masyarakat-sawangan-gugat-pt-pakuan-secara-perdata

Ilmu Negara
Ilmu negra memberikan dasar-dasar teoritis kepada HTN positif, sedangkan HTN merupakan kongkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara. [1]Dengan demikian Ilmu Negara sebagai ilmu yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang Negara pada umumnya. Hal ini merupakan bekal untuk dapat berkecimpung langsung dengan hukum positif yang merupakan salah satu objek HTN. Missal, Ilmu Negara menyediakan teori-teori mengenai bentuk Negara dan pemerintah: pengertian, jenis-jenis, kualifiasi dan sebagainya untuk lebih mudah memahami mengenai bentuk Negara dan bentuk pemerintahan suatu Negara tertentu yang dipelajari oleh HTN.

Ilmu Politik
Hubungan HTN dengan Ilmu Politik pertama kali dikemukakan oleh J. Barent di dalam Bukunya De Wetenschap der Politiek. Hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan : het vlees omhet geraamte van de staat. Artinya bahwa HTN sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu politik sebagai daging yang melekat disekitarnya.
Lebih lanjut, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menerangkan bahwa pertautan HTN dan Ilmu politik disebabkan Ilmu Politik diperlukan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Disamping itu, keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap HTN[2]. Bahkan, studi HTN tidak mungkin dapat dipisahkan dari politik.[3]

Hukum Administrasi Negara (HAN)
Van Vollenhoven dalam bukunya Omtreck van het Administratiefrecht mengemukakan bahwa badan-badan Negara tanpa HTN akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, karena badan-badan Negara itu tidak memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila badan-badan Negara tanpa adanya HAN menjadi bebas tanpa batas, sebab dapat berbuat menurut kehendaknya. Oleh karena iyu, HAN dan HTN mempunyai hubungan yang bersifat komplemennter dan independen. Oleh karena itu keduanya sukar untuk dipisahkan.

Hukum Internasional
C. Parry dalam bukunya, “Manual of Public International Law” (dikutip oleh Wade and Phillips) mengatakan bahwa: HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu Negara dengan Negara-negara lain. HTN mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah Negara. Keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh Negara modern. Pada prinsipnya sistem hukum nasional dan HI berlaku pada level berbeda, tetapi satu cabang penting HTN adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional- traktat dengan Negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional baru.[4]
Selain itu, ada juga teori Selbsi-limitation theorie, yang diperkenalkan oleh penganut paham monism, terutama yang terkenal : George Jellineck dan Zorn berpendapat bahwa Hukum Internasional itu tidak lain daripada HTN yang mengatur hubungan luar suatu Negara. HI bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan Negara.[5]
Kedua pandangan di atas menunjukan bahwa HTN dan HI memiliki hubungan yang saling membutuhkan dimana HTN memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan HI. HI pun memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan HTN.




[1] Azhary,1983,Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof.Mr. R. Kranenburg Cetakan Keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.12
[2] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ke Tujuh, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeritas Indonesia dan cv. Sinar Bakti hlm. 29
[3] Jimly Asshiddiqie, 1998, Teori dan Sliran Penafsirah Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta
[4][4] E.C.S. Wade and G. Godfrey Phillips, 1977, Constitutional and Administrative Law, ninth edition, Bungay, Suffolk, Great Britain. Richard Clay (the Chaucer press) ltd
[5][5] Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Pengantar Hukum Internasional, Buku I : Bagian Umum, Cetakan ke Dua, Bandung, Binacipta.