Feel in Bali

Sunday, April 2, 2017

April 02, 2017

Lembaga Kemasyarakatan Tradisional dan Wewenang Penjatuhan Sanksi Adat

Lembaga Kemasyarakatan Tradisional dan Wewenang Penjatuhan Sanksi Adat
Sumber Gambar : http://gfhome.ru/articles/zagadki-bali

Lembaga Kemasyarakatan Tradisional

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan bentuk sistem kelembagaan sosial masyarakat tradisional. Lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial ke dalam yang sangat kuat. Hal itu ditunjukkan dalam orientasi untuk memenuhi kebutuhan dari anggota lembaga sosial tersebut
Lembaga kemasyarakatan adalah sebuah lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
Dalam lembga masyarakat tradisional terikat satu sama lain berdasarkan ikatan komunal, yaitu suatu perasaan atau sentimen bersama berdasar ikatan kedaerahan, loyalitas, asal usul keturunan, kekerabatan, dan kepercayaan terhadap keyakinan batin tertentu. kelembagaan sosial masyarakat tradisional ini dapat kita jumpai di Indonesia, misalnya dalam sistem gotong royong di Jawa dan di dalam sistem banjar atau ikatan adat di Bali.
Contoh lembaga Kemasyarakatan Tradisional :

  • Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
  • Pager Gunung Berperan dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan dengan dibagi menjadi devisi atau unit-unit kegiatan seperti unit Pertanian Organik, unit Peternakan dan Perikanan, Unit Perkebunan dan Kehutanan, serta unit Simpan Pinjam.
  • Sambatan/gotong royong Sebuah kegiatan kebersamaan yang terorganisir oleh tokoh desa yang menyelenggarakan kegiatan saling membantu pihak yang punya kerja (gawe). Misalnya membangun rumah, membangun masjid, dan bersih jalan.
  • Banjar selain berfungsi secara administratif, juga berfungsi secara religius dan menangani fungsi-fungsi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kultural. Pada umumnya di dalam satu Banjar memiliki rata-rata anggota 50 sampai 100 kepala keluarga. Setiap Banjar memiliki tempat atau pusat pertemuan yang disebut Balai Banjar.
  • Subak adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali yang bersifat tradisional dan yang dibentuk secara turun temurun oleh masyarakat umat Hindu Bali. Subak berfungsi sebagai satu kesatuan dari para pemilik sawah atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan.
  • Sekeha merupakan lembaga sukarela yang dibentuk atas dasar tujuan-tujuan tertentu. Di pulau dewata ini terdapat bermacam-macam sekeha di bidang kehidupan pertanian, kerajinan, kesenian, keagamaan, dan lain-lain.

Wewenang Penjatuhan Sanksi Adat

Menurut Hakim Nyak Pha, penyelesaian sengketa secara adat mengikuti “ajaran menyelesaikan” bukan “ajaran memutus”. “Ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemrosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.

Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo,
“ peradilan berdasarkan hukum adat membutuhkan hakim-hakim yang besar rasa tanggungjawabnya, yang berbydi luhur.”
Kewenangan penjatuhan sanksi adat ini biasanya diberikan kepada hakim desa adat yang dalam hal ini biasanya yang menjadi atau berperan sebagai hakim dalam desa adat biasanya orang yang dianggap menguasai pengetahuan tentang desa ataupun ajaran-ajaranjaran yang menjadi kepercayaan di masyarakat adat serta pemimpin-pemimpin desa adat.

April 02, 2017

Peghukuman Menurut Pidana Adat dan Pemidanaan menurut KUHP

Peghukuman Menurut Pidana Adat dan Pemidanaan menurut KUHP
Sumber Gambar : ensiklopediaindonesia.com – Upacara Ngaben

Obyek 


Menurut KUHP Yang dapat dipidana hanyalah manusia, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat yang akan menerima hukuman adalah Persekutuan hukum adat/ persekutuan yang berdasarkan hubungan darah  dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh warganya.

Ketentuan delik
  1. Menurut KUHP Seseorang hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan (schuld), baik karena disengaja (opzet, dolus) atau karena kekhilafannya (culpa), sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Seseorang sudah dapat dihukum karena peristiwa yang menimpa dirinya tanpa disengaja atau tanpa adanya kelalaianya.
  2. Menurut KUHP Pada dasarnya setiap setiap delik adalah menentang kepentingan negara / umum, sehingga setiap delik adalah persoalan negara, bukan persoalan individu secara pribadi yang terkena, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Terdapat delik yang hanya menjadi persoalan person / hanya menjadi persoalan keluarga korban, ada pula yang menjadi persoalan desanya.
Ketentuan Pengecualian

Menurut KUHP Orang hanya dapat dipidana kalau ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap dapat dijatuhi hukuman, keadaan demikian menentukan berat ringannya hukuman.

Pembedaan Penggolongan

Menurut KUHP Tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarna perbuatan pidana yang ditujukan kepad setiap orang, hukumannya sama, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana  makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik, dan lebih berat jika dibadingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya.

Eigenrichting

Menurut KUHP Orang dilarang main hakim sendiri (eigenrichting), sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Terdapat keadaan yang mengijinkan orang yang terkena delik menjadi hakim sendiri

Penggolongan Peran Dalam Kejahatan

Menurut KUHP Terdapat perbedaan hukuman antara orang yang melakukan delik dengan orang yang hanya membantu, membujuk atau hanya turut serta melakukan delik, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat siapa saja yang turut melanggar peraturan hukum harus turut memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Percobaan

Menurut KUHP Dikenal adanya percobaan yang dapat dipidana, yaitu percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Tidak ada orang yang dapat dipidana hanya karena melakukan percobaan saja, karena dalam sistem hukum adat suatu adatreactie hanya akan dilaksanaka kalau keseimbangan hukum dalam masyarakat terganggu.