Interpretasi gramatikal merupakan metode penemuan hukum dengan cara menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan juga kaidah hukum tata bahasa. 

Contoh pada Pasal 372 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tatapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Kata “memiliki” dan kata “menggelapkan” dalam Pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri sendiri.

Referensi:

Johhanes Ibrahim Kosasih, Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 97

      Secara etimologis istilah Pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang terdiri atas kata Pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap sedangkan wisata berarti perjalanan, bepergian. Jadi Pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. (Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata,1996,h.112)

       Selanjutnya Oka A. Yoeti (1996,h.118) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada di dalam batasan definisi pariwisata yaitu perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu, perjalanan tersebut dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya, apapun bentuknya perjalanan itu harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi, orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata menjadi konsumen ditempat tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

    Menurut AJ. Burkart dan S. Medlik, pariwisata merupakan perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana biasanya mereka hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. (Soekandijo, Anatomi Pariwisata, 1997 h.3)

      Selain Istilah wisata dan pariwisata sebagaimana penbahasan diatas, terdapat pula istilah Kepariwisataan. Menurut Prof. W. Hunzieker dan  Prof. K. Krapr, kepariwisataan adalah keseluruhan  daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pemdiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.

Setiap perkara perdata yang diperiksa di pengadilan, harus ada sekurang-kurangnya dua pihak yang beradapan satu sama lain, kecuali dalam perkara permohonan. Pihak-Pihak tersebut ialah pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara, sedang Tergugat merupakan pihak yang digugat atau ditarik oleh  Penggugat ke muka pengadilan.

Pihak- pihak yang berperkara atau berhadapan dimuka pengadilan ini dapat digolongkan menjadi partij materiil, partij formal, tussenkomst dan voeging. 

Dalam hukum acara perdata, dimungkinkan para pihak untuk tidak datang sendiri ke muka sidang, yakni dapat diwakilkan melalui Kuasanya. Pasal 123 HIR/ Pasal 147 RGB menentukan bahwa kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Pada masa sekarang ini, pemerima kuasa dapat diklasifikasikan kedalam 3 golongan berdasarkan kriteria pengangkatan dan izin yang diberikan.