Feel in Bali: ECONOMY
Showing posts with label ECONOMY. Show all posts
Showing posts with label ECONOMY. Show all posts

Wednesday, September 11, 2013

September 11, 2013

Peranan dan Fungsi Pajak dalam Pembangunan

Peranan dan Fungsi Pajak dalam Pembangunan
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri.Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.
Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
• Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
• Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
• Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

• Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
September 11, 2013

Pajak, Retribusi dan Sumbangan

Pajak, Retribusi dan Sumbangan
1. Pajak
Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat kepada negara adalah dengan membayar pajak.Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.


(Prof. Dr. P.J.A. Adriani)
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Contoh : PPH, PPN, PPn, PBB dan Bea Materai.
Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro yaitu :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkanundang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidakmendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkandan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya.
b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.
e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.

2. Retribusi
Retribusi agak berbeda dengan pajak.Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung.Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbale balik langsung dari pemerintah.Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya.Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan.Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka aka nada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.
Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:
a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :
a.       Retribusi Jasa Umum.
Objek retribusi ini beupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
b.       Retribusi Jasa Usaha
Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.
c.        Retribusi Perizinan Tertentu
Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

3. Sumbangan
Menurut Santoso Brotodiharjo, dalam sumbangan itu terkandung pemikiran bahwa  biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya sebagian penduduk saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Sumbangan memang hampir sama dengan retribusi, tapi keduanya memiliki perbedaan. Pada retribusi dapat ditunjuk seseorang yang mengenyam kenikmatan kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan, yang mendapat kontraprestasi ini hanya satu golongan.
Apabila dikaitkan dengan pajak dan retribusi, maka sumbangan memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
a. Sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat umum
b. Dalam sumbangan, kontraprestasi diperoleh bukan karena membayarnya secara individual melainkan secara kelompok.
c. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis seperti halnya retribusi, melainkan hanya bersifat yuridis.
Unsur paksaan di dalam pajak lebih kuat dibandingkan pada sumbangan.Dengan demikian, bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dikenakan sumbangan itu, dan bagi yang tidak mau memenuhinya (melanggar) dapat dikenakan akibat-akibat hokum tertentu.Sedangkan paksaan retribusi yang bersifat ekonomis pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk membayarnya maupun tidak. Misal: seseorang bebas mengikuti kuliah pada suatu universitas, tetapi jika ia aka berbuat demikian, ia harus membayar uang kuliahnya. Jika ia tidak mau membayar, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk masuk mengikuti kuliah.
Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan
Pajak, tidak ada jasa timbal balik secara langsung, pelaksanaanya dapat dipaksakan secara hokum
Retribusi, ada jasa timbal balik secara langsung pada perseorangan, pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan secara hukum, tetapi bersifat ekonomis kepada pembayar retribusi.
Sumbangan, ada jasa timbal balik secara langsung kepada sekelompok orang, pelaksanaanya bersifat ekonomis, tetapi pada sekelompok orang.
September 11, 2013

Sejarah Perpajakan

Sejarah Perpajakan
Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagi manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).

Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan(PPn) 1951 Pengenaan pajak secara sitematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut “Landrent” (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut “Landrente”. Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente. Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun1964.
Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlakumulai1 November1965. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
  Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal faculties and abilitites",
Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". “Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.
Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajahan di negri Belanda. Karena pajak ditarik dari rakyat untuk kepentingan pembangunan di Negri Belanda maka sistem pemungutan pajak yang dianut pada masa itu adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. Sistem ini menekankan bahwa jumlah pajak terutang, sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. Kelemahan sistem ini adalah wajib pajak tidak diberikan kepercayaan sama sekali dalam penghitungan utang pajaknya. Aparat perpajakan memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak.
Sekalipun Indonesia telah merdeka, namun hukum perpajakan tidak banyak berubah. Perubahan yang dilakukan tidak mendasar, sehingga hukum pajak yang berlaku masih meletakkan landasannya pada kekuasaan administrasi parpajakan. Karena pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak maka pada tahun 1967 diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang lsin) dengan undang-undang No. 867 junto Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru itu termasuk sistem self assessment.
Sejak tahun1983 telah berlaku undang-undang No.6 Tahun 1983, undang-undang No.7 Tahun 1983 dan Undang-undang No.8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan enuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang No.6, 7, dan 8 Tahun 1983 maka sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem self assessment dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam undang-undang perpajakan yang lama.

September 11, 2013

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK
Dalam berbagai literatur llmu Keuangan Negara dan Pengantar llmu Hukum Pajak terdapat pembedaan atau penggolongan pajak (classes of taxes, kind of taxes) serta jenis-jenis pajak. Pembedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.Penggolongan pajak diatur menurut sifat dan sistem pemungutannya, dan penggolongan-penggolongan tersebut semuanya dilakukan berdasarkan wajib pajak.Aturan mengenai perpajakan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.Pengertian pajak sendiri adalah sistem iuran yang diwajibkan kepadamasyarakat suatu negara dan sudah diatur dalam undang-undang.Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait bertujuan untuk membangun infrastruktur sebuah negara. Seperti,Rumah Sakit Umum Daerah, Jalan Raya, dan fasilitas umum lainnya yang berguna untuk masyarakat.Pada umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau menurut pajak kebendaan. OECD juga membuat penggolongan tersendiri atas kriteria tertentu.

Menurut golongannya:
1. Pajak langsung, pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pembayarannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak angsung dalam arti administratif ialah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan (Pph)
2. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis adalah ajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, ang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam engertian administratif adalah pajak uang dipungut setiap terjadi eristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak. Misal saat penyerahanpenjualan dari produsen pada konsumen, saat pembuatan akta, suratpersetujuan (sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam), pajak pertambahan nilai (Ppn), pajak bea materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan dan sebagainya.
Menurut sifatnya :
1. Pajak Subjektif (pajak perseorangan); ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan. Misal status bujangan atau perawan, status kawin, jumlah tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi.

2. Pajak objektif. (pajak kebendaan); yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan), contoh: PPN, PKB dan PBB.
Menurut lembaganya pemungutnya:

1. Pajak pusat  adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak.
Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak adalah :
1) PPh
2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3) Pajak Bumi dan Bangunan
4) Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5) Bea Meterai

2. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Sesuai UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1) Pajak Daerah Tk. I terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2) Pajak Daerah Tk. II terdiri atas:
a. Pajak Hotel dan Restoran
b. Pajak Hiburan
c. Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan Jalan
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Thursday, August 29, 2013

August 29, 2013

PENGARUH STRUKTUR SOSIAL PADA LEMBAGA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN TERHADAP STRUKTUR POLITIK

PENGARUH STRUKTUR SOSIAL PADA LEMBAGA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN TERHADAP STRUKTUR POLITIK


LEMBAGA-LEMBAGA
Kamus Robert mendefinisikannya sebagai bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisai social sebagaimana dibangun oleh hukum atau manusia. Dalam arti ini, lembaga-lembaga mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal terhadap fenomena politik. Lembaga-lembaga yang bersifat politik perdefinisi, yaitu mereka yang mewujudkan organisasi dan struktur kekuasaan, jelas-jelas melaksanakan pengaruh yang lebih langsung terhadap kehidupan politik.
Unsur-unsur yang terlibat dalam konsep lembaga
Lembaga dibatasi oleh dua unsur, unsure structural dan unsur keyakinan manusia dan citra-citra rakyat. Lembaga adalah model hubungan manusia dari mana hubungan-hubungan individu mengambil polanya, dengan itu mendapatkan stabilitas, kelangsungan, dan kekohesifan. Akan tetapi, kita harus membedakan antara dua jenis lembaga. Beberapa adalah hanya sistem hubungan, yang didasarkan pada model structural dari jenis yang baru saja dideskripsikan. Yang lain, tambahan pula, organisasi formal teknikal dan material.
Tempat Individu dalam Lembaga Sosial (Status dan Peran)
Peran dan status menjelaskan masalah dasar dari posisi relative individu di dalam lembaga-lembaga social. Peran dan status terdapat dalam dirinya institusi tepatnya lembaga adalah penjelmaan berbagai jenis peran dan status. Konsep dan peran status diolah di tahun 1936 oleh Ralph Linton di dalam edisi pertama The Study of Man.
Bagi setiap status, ada sejumlah pola tingkah laku yang diharapkan dari individu, yang memegang posisi, dan serentak atribut-atribut tertentu yang seharusnya ia miliki.
Jenis Lembaga yang Berbeda-beda
Sangat sulit untuk mengklasifikasikan lembaga-lembaga, tergantung dari tujuannya. Mereka bisa dibedakan menurut golongan politik, agama, keluarga, ekonomi, administrasi, dan seterusnya. Kita akan menampilkan satu jenis perbedaan lain, suatu yang berguna untuk mendefinisikan institusi dan terutama menjelaskan posisi lembaga-lembaga legal (hukum). Lembaga-lembaga legal adalah lembaga-lembaga by design atau “normative”.
Ada tiga jenis lembaga normative yang berdasarkan hukum, yang berdasarkan prinsip-prinsip moral, dan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan sosial. Perbedaan tersebut berdasarkan sistem nilai yang berada dibalik “norma-norma” dan pada metode pengembangannya dan sanksi. Hukum adalah jumlah seluruh aturan-aturan yang dikenakan sanksi oleh otoritas public, dan didirikan atau diakui oleh Negara.
Dari sini kita mendefinisikan lembaga-lembaga legal sebagai lembaga-lembaga yang (1) didirikan oleh hukum, peraturan-peraturan , dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan (2) lembaga-lembaga yang didirikan oleh social custom atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh individu secara pribadi tetapi diakui dan disahkan oleh hukum.
Lembaga Sosial
  Ciri-ciri lembaga social :
1.      Organisasi pola – pola pemikiran dan pola prilaku wujudnya aktivitas – aktivitas kemasyarakatan dan hasilya.
2.      Mempunyai tingkat kekelannya sendiri
3.      Mempunyai alat –alat perlengkapan sendiri yang digunakan untuk mencapai tujuannya
4.      Mempunyai lambang-lambang berupa simbol-simbol, warna dan logo yang menjadi ciri khas lembaga tersebut.
5.      Mempunyai tradisi tertulis atau tak tertulis untuk merumuskan tujuannya, tata tertib dan lain-lain.

Tipe Lembaga
Adapun Tipe lembaga sosial yaitu :
1.   Dari sudut perkembangannya adalah suatu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
2.      Dari sudut sistem nilai- nilai yamg diterima masyarakat adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan memperrtahankan tat tertib dalam masyarakat.
3.      Dari sudut penerimaan masyarakat adalah lembaga – lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat seperti lembaga pendidikan.
4.      Dari sudut faktor penyebarannya adalah lembaga-lembaga sosial yang dikenal dan dianut hampir oleh masyarakat dunia .
5.      Dari sudut fungsinya adalahh lembaga sosial yang menghimpun poola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan

.      Peran Lembaga
Lembaga memiliki dua peranan dalam keberadaannya yaitu disatu sisi sebagai lembaga sosial yang memiliki Fungsi lembaga sosial yaitu Sebagai suatu perkumpulan yang  mengatur sistem kelakuan dan hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat lembaga sosial yang memiliki fungsi sebagai berikut :
1.                  Sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap
2.                  Menjaga keutuhan masyarakat
 
KEBUDAYAAN
Istilah “kultur” mengacu kepada keyakinan, ideology dan mitos, yaitu citra-citra kolektif dan ide suatu komunitas, adalah elemen spiritual dan psikologisnya : teknologi dan lembaga merupakan aspek material komunitas. Istilah kultur sering kali dipakai dalam arti luas, suatu yang mengacu kepada bentuk-bentuk yang unik diseputar mana semua unsure yang meliputi suatu kelompok social bergabung : citra kolektif, keyakinan, ideology, lembaga-lembaga, teknologi dan bahkan factor – factor geografis dan demografis. Di dalam dunia nyata tidak ada masyarakat kapitalistik atau masyarakat sosialistik, akan tetapi masyarakat kapitalistik tertentu atau masyarakat sosialistik tertentu, yang benrtanggal dan bersituasi secara unik sebagai hasil sejarah, dan atas peri yang unik yang berbeda dari masyarakat yang lain. Setiap masyarakat ini merupakan suatu kultur. Kebudayaan dalam arti sempit dinamakan dengan keyakinan.
Berbagai jenis keyakinan
Dalam kenyataannya tidaknlah mungkin membuat klasifikasi berbagai jenis kepercayaan atau keyakinan. Dapat diajukan 2 jenis kategori : ideology, yang adlah keyakina-keyakinan yang lebih rasional, ada rumusannya dan keyakinan-keyakinan irasional, yang lebih bersifat spontan dan yang akan kita namakan mitos.
Ideology adalah kumpulan dari keyakinan- keyakinan yang diirasionalisir dan disitematisir yang mencerminkan situasi masyarakat dimana mereka berasal. Sampai tingkat tertentu, Ideolog mengungkapkan kecendrungan psikologsisnya sendiri dan konflik batinnya didalam doktrin yang dirumuskannya. Orang mengenal dirinya didalam ideology yang baru dan memakainya untuk mengekspresikan aspirasi dan tuntutan-tuntutannya, dan memberikan definisi tujuan-tujuan dasarnya dari tindakan politiknya.
Dengan mitos kita maksudkan keyakinan yang kurang jelas, kurang rasional, dan yang kurang diteliti diolah dalam pikiran dibandingkan dengan ideology. Definisi yang agak kurang tepat ini meliputi, dalam kenyataanya dua hal yang sangat berbeda yaitu, mitos bisa disebutkan tradisional dan dapat disebutkan sebagai mitos aksi ( MITHS OF ACTICON).
Mitos tradisonal kurang lebih bersifat fable tentang alam, dunia, manusia dan masyarakat, yang sudah diterima secara kuat dan dengan demikian berlaku untuk memberikan inspirasi kepada kehidupan dari suatu kelompok social. Mitos aksi adalah ideology yang disedehanakan, atau lebih baik ideology-ideologi yang diredusir kedalam tema-tema atau citra-citra yang singkat dan brutal. Mitos aksi dapat menggugah gerakan-gerakan revolusioner, diyakini, sesiap mereka bisa menyumbangkan untuk mempertahankan ketertiban social yang membius permintaan rakyat dan mengaburkan masa depan, yang katanya susah ditangan tapi sebenarnya tidak direalisir, dengan sebuah masa kini yang sama sekali berbeda.
Entitas cultural ( unsur-unsur kebudayaan)
Semua unsur yang membentuk suatu komunitas seperti unsure geografis, demografik, dan unsure teknologi, lembaga-lembaga, keyakinan dan citra rakyat yang bercampur baur didalam situasi actual, membentuk kombinasi yang jelas berbeda yang bisa kita sebut entitas cultural. Setiap kelompok social secara umumnya dalah entitas cultural.
Entitas cultural dibentuk oleh sejarah, diperkuat oleh pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Secara keseluruhan, semua orang mengikuti kernagka umum perkembangan sejarah yang sama. Kebudayaan sebagaimana dibentuk oleh perkembangan sejarah yang unik dari setiap bangsa atau kelompok bangsa-bangsa, diwariskan melalui mekanisme pendidikan dalam arti sleuas-luasnya. Entitas cultural berbeda menurut periode sejarah dan lokasi-lokasi geografis dimana pada satu waktu, suku-suku atau kelompok etnik yang kecil membentuk suatu entitas cultural dasar. Dengan demikian ada korelasi antara hakikat entitas cultural dan karakter kelompok-kelompok social yang mempunyai organisasi politik paling kuat.

Tuesday, March 12, 2013

March 12, 2013

Apa itu rahasia jabatan

Apa itu rahasia jabatan
Rahasia Jabatan
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2000 Tentang Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu yang diketahui atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan atau Pekerjaannya untuk menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 34 ayat (1), PP Nomor 80 Tahun 2007
Yang wajib merahasiakan keadaan wajib pajak antara lain :
  • Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Data yang wajib dirahasiakan
(Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 34 ayat (1))
  • Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
  • data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
  • dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
  • dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan

Pihak yang dikecualikan dari kewajiban merahasiakan keadaan wajib pajak
(UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 34 ayat (2), PP Nomor 80 Tahun 2007)
Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut dalam hal :
  • Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;atau
  • pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
Pihak yang dapat diberikan Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yang Ditunjuk
(UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 34 ayat (2a), 539/KMK.04/2000)
Pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada pejabat atau tenaga ahli.
Surat tugas sebagaimana dimaksud harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan keterangan yang ingin diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan.

UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 35 & 35A
Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan
Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.