Cara menentukan adanya perubahan dalam perundang-undangan
Ada 3 teori mengenai hal ini, yaitu :
1) Teori Formil
2) Teori Meteriil Terbatas
3) Teori Materiil Tidak Terbatas
TEORI FORMIL
Menurut pandangan paham formil, perubahan perundang-undangan itu terbatas pada perubahan redaksi rumusan suatu ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana saja, tidak termasuk dalam perubahan dalam perundangan di luar hukum pidana. Pandangan ini disebut dengan pandangan sempit.
Menurut Simons, adanya perubahan dalam perundang-undangan dapat dilihat apabila apabila ada perubahan dalam “teks” dari UU pidana sendiri.
Jadi berdasarkan teori ini, UU pidana baru mengalami perubahan apabila ada perubahan dalam bunyi teks/rumusan. Apabila belum ada perubahan bunyi teks maka belum ada perubahan UU.
Namun hal ini ditentang oleh HR, yang mana HR menyatakan bahwa “teks UU pidana memang tidak berubah namun pada hakikatnya ada perubahan dalam per-UU-an lain yang membawa pengaruh pula terhadap dapat dipidananya suatu perbuatan.
TEORI MATERIIL TERBATAS
Van Genus menyatakan bahwa perubahan terjadi bilamana ada perubahan dalam keyakinan hukum pidana. Jadi, dalam teori ini yang diutamakan adalah perasaan/keyakinan hukum dari si pembuat UU. Dan dalam teori ini tidak diperhatikan adanya perubahan waktu.
HR juga merupakan penganut dari teori ini.
TEORI MATERIIL TIDAK TERBATAS
Menurut teori ini, tiap perubahan UU baik berdasarkan dari keyakinan hukum si pembuat UU maupun berdasarkan keadaan karena waktu dapat diterima sebagai suatu perubahan dalam UU menurut arti kata perubahan Pasal 1 ayat (2) KUHP.
Teori ini dikatakan sebagai teori waktu delik yang paling luas dan sesuai dengan jiwa hukum pidana modern dan peradilan pidana modern.
ADVERTISE
