Regulasi dan Standar di Sektor Publik - Feel in Bali

Saturday, February 20, 2016

Regulasi dan Standar di Sektor Publik

sumber gambar : arenaekonomi.se
IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut.
IPSAS adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara diseluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi khusus sektor publik dinegaranya.

IPSAS bertujuan :

  1. Meningkatkan kualitas dalam melaporkan keuangan sektor publik.
  2. Menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik.
  3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik.

Cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik, termasuk lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/kota), maupun komponen kerjannya (dinas-dinas).
IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.


Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa: PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.
IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.
Pengembangan SAP mengacu pada praktik terbaik di tingkat internasional dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas. Sementara aset, utang, dan ekuiatas dana dicatat berbasis akrual. Pada tahun 2007 proses transisi standar menuju basis akrual secara keseluruhan diharapkan sudah selesai.

PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi)

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis.
Pernyataan dalam SAK 45 ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.
Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

  1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 
  2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
  3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
Pernyataan ini tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unitsejenis lainnya. Hal ini disebabkan lembaga-lembaga tersebut masuk dalam organisasi yang berbentuk instansi pemerintah yang mengikuti SAP dalam dasar penyusunan laporan keuangannya. Laporan Keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya.


SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta profesionalitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007. SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program,kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SPKN memuat persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa/ auditor, mutu pelaksanaan pemeriksaan/audit, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Dengan mendasarkan pelaksaan pemeriksaan/audit pada SPKN, kredibilitas informasi dilaporkan oleh entitas yang diperiksa. SPKN ini berlaku untuk :

  1. Badan Pemeriksa Keuangan RI 
  2. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara untuk dan atas nama BPK RI
  3. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) , termasuk satuan pengawas interen (SPI) BUMN/ BUMD sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
  4. Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN

Sebagai acuan audit di sektor pemerintahan, SPKN memberikan kerangka dasar untuk menerapkan secara efektif standar pekerjaan lapangan dan pelaporan audit. SPKN memberikan suatu standar umum yang berkaitan dengan persyaratan  kemampuan/keahlian staf, independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa secara individual, pelaksaan pengendalian secara profesional secara cermat dan seksama serta pengendalian mutu hasil pekerjaan.
SPKN membagi audit.pemeriksaan menjadi tiga jenis, yaitu:

  1. Pemeriksaan Keuangan : Pemeriksaan ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran dari penyajian suatu laporan keuangan dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang belaku umum di Indonesia.
  2. Pemeriksaan Kinerja : Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara efektif dan sistematis terhadap bukti-bukti, unutk dapat memberikan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas. 
  3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu : Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat pemeriksaan, penelaahan, dan prosedur yang disepakati untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang keandalan suatu asersi entitas yang diperiksa. 
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP ini mengatur pengakuan, penilaian, dan pengungkapan. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh masing-masing pemerintah (pemerintah pusat oleh Departemen Keuangan dan pemerintah daerah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan arahan dari Departemen Dalam Negeri).
PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan pasal 4 menjelaskan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:
1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian


PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.  Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.
Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.
Manfaat basis akrual antara lain:

  1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
  2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
  3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Struktur SAP berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010):

  1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
  2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
  3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
  4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
  5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
  6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
  7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
  8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
  9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
  10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
  11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
  12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.


Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur SAP berbasis akrual (Lampiran II PP 71 tahun 2010):
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.